Potret Sebaran Kependudukan Di Prov Kepri

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang termuda di Indonesia terletak di jalur perlintasan dunia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Provinsi ini memiliki luas wilayah 251,810,71 km yang sebagian besar yakni 95,97 persen atau 241.251,30 km merupakan perairan. Sedangkan daratan hanya 4,21 persen terdiri dari gugusan kepulauan sebanyak 1062 pulau.

Sebagai propinsi baru, berbagai permasalahan telah muncul yaitu permasalahan ketimpangan baik ketimpangan demografi, ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Kota Batam sebagai maskot sekaligus juga magnit Kepulauan Riau, mempunyai persoalan jumlah penduduk yang cukup besar yang indikasinya dapat dilihat dari banyaknya rumah bermasalah, tingkat kriminalitas, tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan sosial yang timpang

Melihat data kependudukan Maret 2005 (BPS Kota Batam) dapat kita lihat bahwa penduduk Propinsi Kepulauan Riau berjumlah 1.245.708 jiwa. Kota Batam merupakan tempat penduduk terbesar yaitu 599.561 Jiwa (48,13 %), Kabupaten Karimun 199.697 jiwa (16,03 %), Kab. Kepulauan Riau 117.512 (9,43 %), Kota Tanjung Pinang 158.514 jiwa (12,73 %), Kab. Natuna 89.832 jiwa (7,21 %) dan Kab. Lingga 80.592 Jiwa (6,47 %).

Struktur Perekonomian yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Propinsi Kepri yaitu sebesar 53,53 % yang menyumbang Rp. 2.014.048.080.000 dari total PDRB sebesar Rp. 3.762.584.520.000 sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang 6 % dalam PDRB dan sektor pertambangan dan Penggalian hanya menyumbang 6,2 %. Dan kita sama sama tahu bahwa potensi terbesar dari Propinsi Kepri adalah pertanian dan pertambangan

Disamping itu juga, dari sudut permasalahan sosial Pekerja sektor informal yang terbesar adalah di Kabupaten Natuna yaitu 83 % dan Kepulauan Riau 48,1% sedangkan di Kota Batam hanya 24,1 % saja. Hal ini konsisten dengan kontribusi sektor Industri pengolahan diatas, dimana pada sektor industri pengolahan pekerjanya bersifat formal.sedangkan sektor informal biasanya ditandai dengan sektor pertanian.

Dari data kuantitatif diatas, kita melihat bahwa memang telah terjadi ketimpangan-ketimpangan baik struktural maupun ekonomi. Permasalahannya untuk sementara dapat kita simpulkan adalah permasalahan sebaran penduduk yang tidak merata dan ditambah dengan kebijakan bidang ekonomi yang memprioritaskan batam sebagai basis perekonomian seperti industri, perdagangan, alih kapal, pariwisata dan juga dalam infrastruktur.

Kota Batam, dalam upaya pengendalian kependudukan mempunyai perangkat hukum yaitu Perda No.2 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian kependudukan. Perda ini dimaksudkan untuk meminimalir pertumbuhan penduduk kota Batam. Namun keefektivitasan perda ini masih perlu dipertanyakan mengingat dari tahun ketahun jumlah pencari kerja di Kota Batam semakin meningkat secara signifikan demikian juga dengan daya tampung Sekolah yang dari tahun ketahun semakin tidak mampu menampung anak usia sekolah.

Kebijakan pengendalian penduduk melalui instrumen pengaturan dapat berjalan efektif apabila faktor-faktor alamiah kenapa terjadi urbanisasi itu dijawab dahulu. Menurut Michael P. Todaro (2002) , ada beberapa faktor alamiah dan rasional mengapa orang melakukan perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain yang lebih maju adalah disebabkan :

1. Urbanisasi Desa-Kota, dirangsang oleh pertimbangan ekonomi yang rasional yang berhubungan dengan keuntungan dan biaya-biaya relatif
2. Keputusan urbanisasi juga ditentukan tergantung pada tingkat selisih pendapatan yang diharapkan antara pendapatan di kota besar dan pendapatan di desa asal. Besar kecilnya selisih pendapatan itu ditentukan oleh 2 variabel pokok yaitu selisih besaran aktual di kota dan desa serta besar atau kecilnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan yang menawarkan tingkat pendapatan yang sesuai dengan yang diharapkan
3. Kemungkinan mendapatkan pekerjaan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di kota.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengadakan penataan persebaran penduduk di Propinsi kepulauan Riau, dapat diambil kesimpulan yang merekomendasikan berbagai kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk menata persebaran penduduk yang diharapkan akan menghapus berbagai kesenjangan-kesenjangan yang selama ini terjadi, baik kesenjangan penduduk, struktural, regional dan kesenjangan lainnya yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan kabupaten/kota se Propinsi Kepulauan Riau, karena penataan sebaran kependudukan, setiap daerah harus mempunyai kesamaan visi, misi dan tujuan. Untuk itu, berbagai kebijakan-kebijakan dapat diambil diantaranya :

· Upah tenaga Kerja

Perbedaan Upah tenaga kerja di setiap kabupaten/kota dapat menyebabkan terjadinya arus urbanisasi/migrasi ke daerah yang upah tenaga kerjanya lebih tinggi. Kebijakan Upah tenaga kerja adalah keputusan penetapan UMK, UMS maupun UMP yang sama ataupun mempunyai selisih yang tidak terlalu besar di setiap kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

· Perlakuan yang sama terhadap fasilitas khusus fiskal dan moneter

Batam, Bintan dan Karimun yang telah menikmati fasilitas Bonded Zone Plus (BZP) mendapatkan kemudahan fiskal dalam interaksi ekonominya. Diharapkan fasilitas ini juga bisa dinikmati oleh Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga

· Kebijakan mendesentralisir lokasi pusat-pusat industri dan pertumbuhan ekonomi ke daerah lain

Kebijakan ini adalah memindahkan lokasi pabrik/plant ke daerah lain, mengingat bahwa tenaga kerja yang terserap dalam industri mayoritasnya berasal dari Pulau Jawa, Sumatera dan kawasan Indonesia Bagian Timur.

· Penetapan dan pemilahan zona kegiatan ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi daerah

menetapkan cluster kegiatan ekonomi, beberapa kebijakan lain adalah Batam harus konsisten hanya pada sektor Industri dan Perdagangan. Pulau bintan konsentrasi dengan Pariwisata, Kabupaten Karimun dengan Pertanian, budidaya kelautan dan galangan kapal, serta Kabupaten Natuna dan Lingga dengan konsentrasi pada pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata

· Meningkatkan pembangunan infrastuktur didaerah kab/kota yang sebaran penduduknya minim seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan sarana transportasi.

Akibat bertumpuknya infrastruktur di batam, maka berakibat segala kegiatan ekonomi baik yang domestik maupun internasional semuanya bertumpu di Kota Batam

· Pembangunan sarana kehidupan seperti sekolah, pelayanan kesehatan,

Ketersediaan Pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan yang merata dapat mencegah arus urbanisasi yang besar ke kota-kota yang relatif maju dan berkembang.

· Dari segi aparatur pemerintahan, perlu menyiapkan segera SIAK Online (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang mencatat secara akurat data mutasi penduduk yang berhubungan (link) dengan instansi pendudukung fasilitas seperti PLN, ATB, Bandara, Pelabuhan, kepolisian, BPS dan Instansi lainnya.


Sumber :
Ade P. Nasution
http://adenasution.tripod.com/id1.html